Sidoarjo, Jurnal9.tv – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo memanggil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten (BKD) Sidoarjo terkait polemik pelantikan ratusan pejabat eselon II, III dan IV beberapa waktu lalu. Dalam pelantikan tersebut ada kejanggalan narasi atau penulisan Surat Keputusan (Sk) yang dikeluarkan BKD Sidoarjo, tidak sesuai dengan kenyataan. Akan tetapi SK tetap dikeluarkan, namun tidak ada pelaksanaan pelantikan di pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo.
Dhamroni Chudlori, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo mengambil inisiatif agar BKD Sidoarjo menjelaskan permasalahannya. Dalam hearing ini, ketua Komisi A DPRD Sidorjo naik pitam karena Sekretaris BKD Sidoarjo tidak bisa menjelaskan pokok permasalahannya terkait pengesahan SK dan hanya bisa terdiam dimarahi Dhamroni Chudlori.
“Kesalahan ini fatal dari pihak BKD kabupaten Sidoarjo yang tidak selektif dalam mengecek tulisan sebelum dikeluarkannya SK tersebut. Pihaknya juga mempertanyakan keabsahan ASN yang mendapat SK penugasan, namun tidak ikut dalam pelaksanaan pelantikan sumpah jabatan,” tegas Dhamroni.
Komisi A DPRD Sidoarjo meminta daftar nama-nama yang dibacakan pada pelantikan pejabat eselon II, III dan IV beberapa waktu lalu untuk mengetahui arah kesalahan sebenarnya. Sebab, dalam pelantikan diketahui juga banyak yang salah penulisan SK penugasan, hal ini untuk mencari titik benang merahnya sehingga kedepannya tidak terulang kembali. (rhk/snm)
