Surabaya, Jurnal9.tv – Pendidikan agama merupakan suatu pondasi utama dalam kehidupan. Dan pondasi tersebut dapat diperkuat atau dapat digali dengan mengikuti program-program yang disediakan dalam pesantren. Namun Maraknya terorisme dan radikalisme yang sempat beredar di Indonesia membuat beberapa masyarakat galau akan menempatkan sang buah hati ke dalam pesantren.
Untuk itu, program Sahur Bareng TV9 membahas tema Pesantren Tidak Semenakutkan itu dengan narasumber KH. Hudri Arif Ketua RMI PBNU dan Dr Mahrus Elmawa, Wakil RMI PBNU.
KH. Hudri Arif Ketua RMI PBNU menjelaskan bahwa. Orangtua tidak perlu khawatir akan memasukkan buah hati ke dalam pesantren. Karena Orangtua dapat melihat dan menganalisis calon pesantren yang akan dipilih untuk sang buah hati dengan beberapa hal saja.
- Pertama
Orangtua dapat melihat dari sanad (garis keilmuan). dari pimpinan atau Kiai yang mengasuh dalam pesantren tersebut. apakah memiliki garis keilmuan yang tersambung dengan kiai pesantren yang jelas akan keilmuannya (berpatokan dengan kitab kuning).
“Karena memang tidak semua pesantren memiliki standar seperti itu. Tidak semua pesantren menggunakan kitab kuning.” Imbuh Ketua RMI PBNU.
- Kedua
Melihat pembelajaran yang diberikan calon pesantren. Orangtua dapat mengorek beberapa informasi mengenai pembelajaran atau amaliyah yang diberikan oleh pihak pesantren. Apakah pendidikan yang diberikan sesuai dengan kurikulum layaknya kurikulum yang diterapkan di setiap pesantren dan dinas pendidikan atau malah sebaliknya. Karena pada hakikatnya dengan mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan santri dalam pesantren tersebut, Orangtua dapat mempertimbangkan ulang, apakah kegiatan tersebut memberikan dampak baik atau malah menciptakan bibit-bibit radikalisme pada santri.
“Ya karena kadang-kadang kita lihat itu masalah casing ya. Kalau sudah diberi peci putih kemudian sopan, orang itu bisa tertarik tanpa meneliti lebih jauh. Apakah dia memang memiliki kapabilitas untuk mendidik anak-anak kita,” tegas KH Hudri.
Tidak hanya kekhawatiran mengenai kekerasan dan radikalisme saja. Akan tetapi beberapa calon wali santri pun mengkhawatirkan akan keberlanjutan masa depan sang buah hati. Dimana terciptanya stigma masyarakat santri hanya bisa mengaji saja, tidak bisa bekerja di bidang yang disukai. Namun tanda tanya tersebut dijawab secara terang oleh Dr Mahrus Elmawa, Wakil RMI PBNU.
Beliau menjelaskan bahwa, pada dasarnya ada Undang-undang tersendiri dalam pendirian pesantren. Undang- undang tersebut terbagi menjadi 3 jenis yakni.
- Pertama pendidikan pesantren yang mengajarkan pada ajaran yang lurus dan ajaran yang mengacu pada kitab kuning atau dirosah islamiyah.
- Kedua, pendidikan pesantren muadalah. Pendidikan ini ada pada pesantren yang bertipikal modern.
- Ketiga pendidikan pesantren yang terintegrasi pendidikan umum yang terdiri dari SD, SMP, SMA yang berdiri di naungan pesantren. Tak hanya itu saja, dalam proses mendirikan pesantren tidak bisa serta-merta langsung mendirikan. Akan tetapi ada beberapa syarat dan ketentuan dalam mendirikan pesantren tersebut. dan syarat tersebut sudah tertera dalam Undang-Undang pesantren. Salah satunya adalah Pesantren harus berwawasan Pancasila dan Islamiyah Rahmatan Lil Alamin. Artinya pendidikan yang menjunjung Bhineka Tunggal Ika menjadi pokok penting. Hal itu bertujuan agar meminimalisir adanya ajaran-ajaran radikalsime.
“Sebenarnya ketika mendirikan pesantren itu, pesantren harus berwawasan Pancasila kemudian ahlusunah wal jamaah dan rahmatan lil alalami ya, sama itu, menjadi bagian penting di situ. Kemudian juga harus berbhineka tunggal ika. Dalam pendirian pesantren Undang-Undang ini tidak asal bisa bikin pesantren. Sebenarnya , harus sesuai dengan undang undang pesantren. Ini jadi regulasi sekaligus juga mengafirmasi pesantren sudah ada,” ujar Wakil RMI PBNU tersebut.
