Surabaya, Jurnal9.tv- Era baru teknologi dan konten media saat ini membutuhkan respon cepat pemerintahan daerah dalam mengelola kehumasan dan strategi komunikasi pemerintahan.
Visi, mindset dan kompetensi bermedia sangat dibutuhkan oleh pimpinan dan perangkat daerah di bidang informasi dan komunikasi. Bila tidak, maka komunikasi pemerintahan menjadi tidak efektif, dan akan jauh ketinggalan di tengah cepatnya informasi dan perubahan selera netizen yang membutuhkan kemampuan membangun narasi dan kreatif memilih media.
Demikian disampaikan oleh Prof M Mas’ud Said, guru besar ilmu pemerintahan dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Malang (UNISMA) yang juga pemilik Hak Kekayaan Intektual (HAKI) bidang Proliferasi Informasi Publik Penerintahan.
Lebih Lanjut, penulis buku Birokrasi di Negara Birokratis ini mengingatkan akan perlunya pemimpin daerah memiliki visi jauh ke depan saat memimpin dan menggerakkan birokrasinya, agar tidak terjebak pada rutinitas yang tidak efektif.
Mengutip konsep ‘Leader Manager’ yang dicetuskan Donald W Wilson, Mas’ud menekankan agar pemerintah daerah bisa membangun kemampuan atau kompetensi sumberdayanya, termasuk di bidang informasi dan konunikasi. “Selain visi jangka panjang, fokus pada wilayah garapan, membangun jaringan, para bupati dan wali kota juga butuh tim komunikasi dan informasi yang terampil, terdidik, dan berkarakter,” tambah jebolan program doktor di Flinders University, Adelaide, Australia ini.
Mas’ud menyarankan, pemerintah daerah terus mengasah kemampuan dan jaringannya di bidang media, termasuk sosial media agar apa yang dilaksanakan pemerintah bisa tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat luas dan dipantau dengan baik oleh pimpinan di Jakarta.
Sementara itu, Sholihin Bahari, Senior Journalist dan Direktur Government Learning Centet (GLC) mengungkapkan problem utama komunikasi pemerintahan daerah terletak pada kemampuan menyuguhkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tren gaya berkomunikasi masyarakat. Pihaknya sering menemukan, pemberitaan dari Humas atau Dinas Kominfo yang mengabaikan kreativitas membangun narasi dan memilih media yang efektif. “Belum lagi problem birokrasi dan penganggaran yang kerap membuat pengelolaan komunikasi menjadi kaku dan lamban,” tambahnya.
Karena itu, pihaknya akan mengundang tim komunikasi dan Humas pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur secara bertahap, untuk diajak mencermati visi dan tren komunikasi saat ini, mengurai berbagai kendala, serta merumuskan stretegi komunikasi yang efektif bagi Bupati, wali kota dan pemerintahan daerah. Untuk itu, GLC menggandeng Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Jawa Timur dan media profesional TV9 Nusantara, untuk memberikan pendampingan khusus selama dua hari dalam bentuk Inhouse Training ‘Media Communication Strategy for Local Government Leader’. “Dengan strategi media yang tepat dan pemilihan momentum dan narasi yang pas, maka komunikasi akan jauh lebih efektif,” imbuhnya.
