Surabaya, jurnal9.tv -Bawaslu Provinsi Jawa Timur resmi menerima gelontoran dana pengawasan penyelenggara dan pemilihan senilai Rp. 111 milyar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (07/12/2023).
Dalam kesempatan tersebut, penandatanganan NPHD juga dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam dan saksikan oleh jajaran Forkopimda, Anggota Bawaslu Jatim dan Anggota KPU Jatim, serta jajaran Sekretariat dari kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
Di hadapan Khofifah, A. Warits menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Jatim yang mewujudkan komitmennya dalam memenuhi tugas dan kewajibannya membiayai kebutuhan anggaran Pilkada. Penandatanganan NPHD ini menurut Warits menjadi bukti atas itu semua.
“Terima kasih ibu Khofifah dan saya juga bersyukur bahwa untuk Bawaslu Jatim pencairannya 100%. Kami berkomitmen untuk menggunakan anggaran dengan baik dan dana ini sebagian besar pengalokasiannya untuk membayar honor Pengawas Adhoc”, ungkap pria asal Sumenep ini.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah, dalam sambutannya menyampaikan permohonan maafnya atas sedikit keterlambatan penandatangann NPHD.
“Ada proses fasilitasi yang lebih lama dari biasa, jadi jika sebelumnya cukup dari Kemendagri saja, kali ini dari Kemendagri harus ke Kemenkeu dan kembai lagi ke Kemendagri. Jadi ini kemungkinan bertumpak dengan pengajuan dari daerah-daerah lain”, jelas Khofifah.
Ia juga berharap, bahwa acara tersebut bukan sekedar penandatangan NPHD saja, namun hadirnya jajarannya forkompimda juga sebagai penguat bahwa ini adalah proses sikulasi elit yakni proses Demokrasi yang sudah disepakati di Indonesia, mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, juga Pilkada Kabupaten/Kota serentak dan Pilkada Provinsi.
“Kita tidak hanya membahas soal teknis, tetapi juga hal strategis yang mengingatkan kita di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk secara serius memberikan rancang bangun pembangunan strategis jangka panjang”, tutup mantan Menteri Sosial tersebut. (adv)
