Surabaya, jurnal9.tv – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, akhir Agustus 2026, arah kepemimpinan NU memasuki abad kedua menjadi sorotan.
Pesan agar NU kembali menempatkan ulama sebagai pengendali utama organisasi disampaikan Ketua Umum Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) KH Asep Saifuddin Chalim dalam Dialog Publik bertema “Transformasi-Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II”.
Dialog tersebut digelar Jurnalis Pokja Grahadi bersama JKSN di Aula JKSN, Surabaya, Rabu (12/8/2026). Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Prof Usep Abdul Matin, serta Guru Besar UINSA Prof Dr KH Imam Ghozali Said.
Dalam paparannya, Kiai Asep menegaskan transformasi NU di abad kedua tidak boleh memutus akar sejarah organisasi yang lahir dari pesantren dan ulama.
Menurutnya, NU sejak awal bukan sekadar organisasi kemasyarakatan. NU lahir dari kebutuhan pesantren untuk menyatukan kekuatan dalam menghadapi persoalan keumatan dan kebangsaan.
“Sentral-sentral perlawanan adalah pondok-pondok pesantren, tetapi mudah dilumpuhkan karena berdiri sendiri-sendiri,” ujar Kiai Asep yang juga Ketua Umum Pergunu.
Ia menjelaskan, pesantren telah menjadi pusat pendidikan sekaligus perjuangan masyarakat jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara. Kondisi tersebut kemudian mendorong para ulama dan tokoh pesantren membangun organisasi yang dapat menyatukan kekuatan pesantren.
Salah satu proses penting, kata dia, adalah pembentukan Nahdlatul Wathan di Surabaya pada 1916 sebagai lembaga kaderisasi. Dari proses tersebut kemudian berkembang gagasan membentuk organisasi yang lebih besar dan menaungi pesantren-pesantren.
Kiai Asep kemudian menguraikan proses kelahiran NU pada 1926 yang tidak terlepas dari pemikiran KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Hasyim Asy’ari dan sejumlah ulama pesantren lainnya.
Menurutnya, KH Hasyim Asy’ari menghendaki agar organisasi tersebut tidak dibangun oleh perseorangan, melainkan lahir dari lembaga-lembaga pesantren yang diwakili para ulama.
Dalam pertemuan yang kemudian dikenal sebagai Komite Hijaz, para ulama membahas berbagai persoalan penting hingga akhirnya nama Nahdlatul Ulama digunakan sebagai organisasi yang mewadahi kekuatan ulama dan pesantren.
Struktur awal NU, lanjut Kiai Asep, menempatkan KH Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar, KH Ahmad Dahlan Ahyad sebagai wakil, KH Abdul Wahab Hasbullah sebagai Katib Awwal, dan KH Abdul Chalim sebagai Katib Tsani.
“Kesimpulannya bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren, organisasi yang didirikan oleh pesantren-pesantren besar oleh tokoh-tokohnya. Dominannya adalah Syuriyah,” katanya.
Menjelang Muktamar ke-35, Kiai Asep juga menyoroti dinamika penyelenggaraan sejumlah muktamar sebelumnya. Ia menilai terdapat persoalan dalam proses penyelenggaraan maupun mekanisme pengambilan keputusan yang perlu menjadi bahan evaluasi.
Ia meminta kondisi tersebut tidak kembali terjadi dalam Muktamar ke-35 NU di Tambakberas.
Kiai Asep secara tegas mengingatkan agar NU tidak dikendalikan oleh segelintir kelompok yang dinilai tidak memiliki legitimasi keulamaan yang kuat.
“NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya, berapa segelintir, kemudian mereka mengendalikan muktamar dengan kedzaliman-kedzaliman,” tegasnya.
Menurutnya, Muktamar ke-35 seharusnya tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan. Lebih dari itu, muktamar harus menjadi momentum mengembalikan marwah NU sebagai organisasi ulama dan pesantren.
Ia menegaskan transformasi NU tidak berarti meninggalkan sejarah. Transformasi justru harus diarahkan untuk meneruskan cita-cita awal NU dengan menyesuaikannya terhadap tantangan zaman.
Kiai Asep menyebut terdapat dua fondasi penting dalam gagasan awal NU, yakni perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dan pengembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan pesantren.
“Paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham inklusif, paham persatuan dan kesatuan yang akan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan,” tegasnya.
Jika dahulu perjuangan NU diarahkan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, menurut Kiai Asep, perjuangan tersebut pada abad kedua harus ditransformasikan menjadi upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
“Indonesia merdekanya harus ditransformasi oleh keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Kita merdeka, tetapi kita belum merasakan kemerdekaan itu,” ujarnya.
Kiai Asep berharap NU kembali memainkan peran strategis sebagai kekuatan moral, keagamaan dan kebangsaan yang mampu memberikan arah bagi masyarakat sekaligus menjaga persatuan bangsa.
Ketua Jurnalis Pokja Grahadi Fatimartuzzahroh atau Ima mengatakan dialog publik tersebut digelar sebagai bentuk kontribusi insan pers Jawa Timur menyongsong Muktamar ke-35 NU.
Terlebih, Jawa Timur menjadi tuan rumah pelaksanaan muktamar yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
“Semangatnya supaya suara-suara ataupun pemikiran dari alim ulama di Jawa Timur bisa terdengar dan juga bisa tersampaikan untuk harapan terkait transformasi, reorientasi kepemimpinan NU pada abad kedua nantinya,” kata Ima.
Ia menjelaskan, gagasan dialog bermula dari diskusi para jurnalis Pokja Grahadi bersama Sekjen JKSN M Ghofirin mengenai kontribusi yang dapat diberikan menjelang Muktamar ke-35.
Gagasan tersebut kemudian dibicarakan dengan Kiai Asep dan mendapat sambutan positif hingga akhirnya diwujudkan dalam dialog publik.
Sekitar 60 wartawan dari Jawa Timur menghadiri forum tersebut. Selain insan pers, kegiatan juga diikuti perwakilan PMII, GP Ansor, IPNU, IPPNU, ISNU dan Sarbumusi.
Ima berharap gagasan dan pemikiran para ulama serta kiai yang muncul dalam dialog dapat disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bagian dari kontribusi pers menyongsong Muktamar ke-35 NU.
“Harapannya bisa mensyiarkan hasil dari pemikiran para ulama, para kiai di Jawa Timur untuk harapan kepemimpinan NU yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya.
