Semua Orang Melihat Defisit 2,4%, tapi saya Justru Melingkari Angka 12,1%. Kalimat yang disampaikan Presiden Prabowo ketika memaparkan RAPBN 2027 cukup menarik: “Kredibilitas dibangun oleh konsistensi.”
Menurut saya, kalimat itu justru jadi ukuran yang bagus untuk membaca angka-angka setelahnya. Secara headline, RAPBN 2027 terlihat cukup menenangkan.
Belanja negara direncanakan Rp4.097,2 triliun. Pendapatan negara Rp3.426 triliun. Defisit Rp671,2 triliun atau 2,40% PDB, lebih rendah dari target awal 2026 sebesar 2,68%. Pertumbuhan ekonomi dipatok 6%*, inflasi 2,5%, rupiah Rp17.500 per dolar AS, dan yield SBN 10 tahun 6,9%.
Kalau berhenti sampai sini, ceritanya sederhana: belanja naik, ekonomi tumbuh lebih cepat, defisit tetap turun. Tapi saya justru ingin melingkari angka lain. 12,1%. Itulah target pertumbuhan penerimaan pajak tahun depan.
Penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp2.591,4 triliun, naik 12,1% dibanding proyeksi realisasi 2026 yang sekitar Rp2.311 triliun.
Pajak ditambah bea dan cukai harus mencapai sekitar Rp2.908 triliun, sementara penerimaan bea dan cukai sendiri justru diproyeksikan sedikit lebih rendah. PNBP juga turun.
Yang membuat angka 12,1% makin penting adalah sumber penerimaan lain tidak banyak membantu.
Kalau pendapatan negara tetap mau tumbuh sambil defisit ditekan, pajak memang harus jadi mesin utamanya.
Ekonomi riil ditargetkan tumbuh 6%. PDB nominal tentu akan tumbuh lebih tinggi setelah memperhitungkan kenaikan harga di seluruh perekonomian, dan angka itu tidak harus sama dengan inflasi konsumen 2,5%.
Jadi saya tidak akan asal menjumlahkan 6% + 2,5% lalu menyebut pertumbuhan nominal 8,5%. Tapi pertanyaannya tetap sama. Kalau penerimaan pajak harus naik 12,1%, maka penerimaan pajak tidak cukup sekadar ikut naik bersama ekonomi.
Pemerintah sebenarnya sudah punya mesin yang ingin dipakai. Kepatuhan yang lebih baik. Basis pajak yang lebih luas. Lebih banyak kegiatan ekonomi masuk sistem formal. Pencocokan data yang lebih baik. Dan tentu saja perbaikan Coretax serta administrasi perpajakan.
Semua itu bisa membantu. Jadi pertanyaannya bukan apakah ada rencana. Pertanyaannya: seberapa besar tambahan penerimaan yang realistis bisa dihasilkan dari semua perbaikan itu, dan seberapa cepat? Ini penting karena sisi belanjanya juga tidak menyediakan ruang tanpa batas.
Pemerintah punya delapan prioritas besar, dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, pembangunan desa, sampai pengentasan kemiskinan. Ada juga rencana renovasi 10.000 puskesmas, penguatan ratusan rumah sakit daerah, plus berbagai program unggulan yang sudah berjalan.
Masalahnya, sebagian besar APBN sudah punya tujuan bahkan sebelum program baru ditambahkan. Ada bunga utang, transfer ke daerah, belanja pegawai, subsidi, perlindungan sosial, dan berbagai kewajiban lain yang tidak bisa begitu saja dihentikan.
Karena itu saya juga agak hati-hati kalau mendengar klaim populer bahwa “40% APBN habis untuk bayar utang”. Pokok utang yang jatuh tempo sebagian besar dibiayai kembali. Itu bukan hal yang sama dengan belanja rutin pemerintah. Jadi pertanyaannya bukan cuma apakah defisitnya 2,4%.
Pertanyaan yang lebih penting: setelah bunga utang, transfer, subsidi, gaji, dan berbagai program yang sudah terlanjur jadi komitmen, sebenarnya berapa banyak APBN yang masih bisa dipakai kalau keadaan tiba-tiba berubah?
Nah, itulah ruang fiskal yang sebenarnya. Lalu pertanyaan berikutnya datang dengan sendirinya. Kalau penerimaan ternyata tidak sampai target, sementara belanja sudah terlanjur berjalan, siapa yang menutup selisihnya?
Bisa lewat penghematan tambahan. Bisa lewat utang yang lebih besar.
Bisa juga lewat pembiayaan lain yang tidak langsung terlihat sebagai belanja APBN.
Dalam bahasa sederhana: kalau pajaknya tidak masuk sebanyak yang direncanakan, uangnya tetap harus datang dari suatu tempat.
Entah dari pemotongan belanja. Entah dari utang. Entah dari neraca lain. Dan biasanya bagian terakhir itulah yang paling perlu diawasi. Lalu ada satu hal menarik soal rebasing PDB.
Presiden mengatakan, kalau Sensus Ekonomi nantinya menunjukkan ukuran ekonomi Indonesia sebenarnya lebih besar, maka rasio defisit terhadap PDB otomatis akan terlihat lebih kecil.
Secara matematika, betul. Tapi Rp671,2 triliun tetap Rp671,2 triliun. Kalau ukuran PDB berubah menjadi lebih besar, rasionya memang bisa terlihat lebih sehat.
Tapi kebutuhan pembiayaan pemerintah tidak otomatis turun. Tagihan bunganya juga tidak berkurang satu rupiah pun. Rasionya membaik. Kasnya belum tentu.
Ada satu angka lagi yang layak diperhatikan. Pemerintah memperkirakan konsolidasi pengadaan bisa menghasilkan efisiensi sampai 30% dari sekitar Rp1.200 triliun belanja pengadaan, atau setara kurang lebih Rp360 triliun.
Kalau benar-benar tercapai, dampaknya sangat besar. Dan justru karena angkanya besar, saya belum akan buru-buru menghitungnya sebagai ruang fiskal. Pengadaan terpusat, standardisasi spesifikasi, dan daya tawar yang lebih kuat memang bisa menghemat uang.
Tapi Rp360 triliun adalah target eksekusi yang sangat besar. Potensi efisiensi belum sama dengan penghematan yang benar-benar terjadi. Sampai angkanya benar-benar terlihat dalam realisasi belanja, ia masih merupakan peluang. Belum uang.
Lalu ada sisi kelembagaan. Presiden mengatakan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan dan Danantara perlu bekerja dengan sinergi yang semakin kuat. Koordinasi itu wajar. Bahkan kadang memang perlu.
Tapi setelah melihat risiko penerimaan tadi, saya tidak membaca kalimat tentang “sinergi” ini sekadar sebagai bahasa koordinasi. Karena ketika ruang fiskal menyempit, godaannya selalu sama: mencari neraca lain yang masih punya ruang.
Kalau sebuah program dibiayai lewat APBN, biaya fiskalnya terlihat. Kalau sebagian pembiayaan atau risikonya kemudian diserap bank BUMN, BUMN lain atau Danantara, risikonya tidak hilang.
Risikonya hanya pindah tempat. Prinsip yang sama berlaku kalau operasi moneter semakin banyak diminta mengakomodasi kebutuhan fiskal.
Risiko ekonomi tidak hilang hanya karena pindah alamat akuntansi. Yang berubah hanya satu: jadi lebih sulit melihat siapa yang akhirnya memikul bebannya.
Karena itu kredibilitas fiskal bukan cuma soal menjaga defisit di bawah 3%. Kredibilitas juga soal tahu uangnya datang dari mana, dipakai untuk apa, risikonya ditanggung siapa, dan kalau asumsi penerimaan meleset, siapa yang akhirnya diminta menutup kekurangannya. Dan kita kembali lagi ke 12,1%.
Kalau realisasi pajak bulanan terus berada di bawah jalur yang dibutuhkan untuk mencapai target itu, maka angka defisit 2,40% mulai kehilangan pijakannya jauh sebelum pemerintah resmi merevisi APBN.
Kalau saya harus memilih satu angka untuk ditempel di dashboard fiskal 2027, mungkin justru angka itu: 12,1%. Bukan karena mustahil. Tapi karena cukup banyak cerita bagus di RAPBN 2027 yang bergantung pada angka itu benar-benar tercapai.
Presiden mengatakan satu hal lagi sore itu: “Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan.” Nah, itu dia. Hitungannya terlihat cukup meyakinkan. Ambisinya besar.
Sekarang kita lihat apakah pajaknya benar-benar masuk, efisiensinya benar-benar terjadi, programnya bekerja, dan kalau ada kekurangan, pembiayaannya tetap transparan serta risikonya tetap terlihat. Karena kredibilitas fiskal tidak dibangun ketika spreadsheet terlihat seimbang.
Kredibilitas dibangun ketika kita bisa menjelaskan dari mana tambahan pajaknya benar-benar datang, dan siapa yang membayar kalau ternyata tidak datang.
Opportunity attracts capital. Credibility makes it stay.
Oleh Harry Baskoro, Analis dan Pengamat Ekonomi The Warteg Economist,
