Lamongan, Jurnal9.tv – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lamongan menggelar aksi demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan, Kamis (1/9/2022) siang.
Massa memulai aksinya secara long march dari GOR Lamongan menuju ke Gedung DPRD setempat. Massa yang menyuarakan aksi protes terhadap kenaikan harga BBM ini pun disambut secara langsung oleh Ketua DPRD Lamongan, H. Abdul Ghofur.
Selain menolak kenaikan harga BBM, puluhan massa dari HMI itu juga menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan tarif listrik dan mendesak pemerintah agar segera memberantas mafia migas.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh dan memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan dari mahasiswa yang tergabung dalam HMI Lamongan tersebut.
“Saya dan teman-teman di DPRD Lamongan akan tetap mendukung dan membela kepentingan rakyat, utamanya Lamongan,” ungkapnya, saat menemui dan mendengarkan aspirasi massa aksi.
Ghofur juga menilai, rencana kenaikan harga BBM akan semakin memperparah kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Sebab, kebijakan tersebut akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi masyarakat belum stabil.
“Kenaikan harga BBM yang cukup tinggi akan membebani masyarakat. Kebijakan ini jelas tidak pro rakyat, apalagi masyarakat berusaha pulih dari pandemi Covid-19, kelangkaan minyak goreng, dan lainnya,” terangnya.
Lebih lanjut, Ghofur berharap, kenaikan BBM yang bakal berdampak luas terhadap perekonomian bangsa ini bisa menjadi perhatian khusus dari pemerintah. “Kalau bisa harga BBM ini jangan dinaikkan, kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya stabil,” sambungnya.
Mengenai aksi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa HMI Lamongan ini, Ghofur menuturkan, sepanjang tuntutan dari kalangan masyarakat itu dilakukan secara baik dan santun, maka hal itu patut diapresiasi.
“Alhamdulillah, aksi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini berlangsung damai dan tanpa hambatan yang berarti. Kami mengapresiasi upaya mereka dalam menyampaikan aspirasi,” paparnya.
Setelah mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutannya, kemudian Abdul Ghofur turut menandatangani pakta integritas yang disodorkan oleh Massa Aksi.
Pada aksi kali ini, massa HMI yang ini juga membawa dan membentangkan sejumlah poster yang berisi tulisan seputar penolakan dan keluhannya atas isu kenaikan harga BBM tersebut.
“Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini sama sekali bukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Seharusnya pemerintah lebih fokus pada persoalan penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran. Pemerintah harus membuat kebijakan yang tegas dan mengusut tuntas adanya mafia miga, bukan malah menaikan harga BBM,” kata Farizki, Ketua HMI Komisariat Agrobisnis, Lamongan.
Farizki menilai, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini sama sekali tak relevan dengan kondisi Indonesia yang hari ini masih berupaya untuk bangkit dan pulih dari keterpurukan pandemi Covid-19.
“Indonesia sedang melakukan transisi ekonomi akibat pandemi Covid-19, sehingga sama sekali tidak relevan jika rencana kenaikan harga BBM ini benar-benar terealisasi,” tandasnya. (mbs/snm)
