Surabaya, Jurnal9.tv – Sejatinya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini merupakan dinamika biasa secara internasional, karena Eropa, Amerika, dan Asia seperti di Jepang, Korea, sudah terlebih dahulu membayar BBM dengan harga yang lebih mahal beberapa kali lipat dari Indonesia.
Indonesia Ibarat sedang menuju fase bom waktu karena 32 tahun masyarakat disubsidi. Kenaikan harga BBM ini sebuah keniscayaan, namun waktunya tidak tepat. Karena begitu urusan ekonomi ini, turun maka sudah pasti kesejahteraan dari sisi pendidikan dan kesehatan juga akan turun.
Tripitono, Wakil Ketua Lakpesdam NU Jatim memberi perspektif dua sisi. Dari sisi pemerintah Sebenarnya masih ada keraguan tentang transparansi mengenai APBN yang jebol. Hal itu diungkapkan saat dialog program Ihwal Jamiyah Tv9 Nusantara.
“Ada banyak versi di sana bahwa subsidi tahun ini harus dicabut sebagai sebuah keharusan tetapi fakta-fakta di lapangan, data-data yang muncul di lapangan, ada Banyak fakta yang menyatakan bahwa Sebenarnya masih belum jebol, karena masih banyak subsidi dan kebocoran anggaran di mana-mana. Sehingga meskipun kenaikan BBM menjadi sebuah keniscayaan, Sebenarnya masih bisa ada pelenturan-lenturan kebijakan. Di mana yang khusus BBM ini sebagai salah satu komoditas yang dampaknya besar terhadap kemiskinan dan inflasi ini bisa ditunda dulu atau kecil saja” terangnya.
Kenaikan harga bbm ini memicu kepanikan. Itulah sebenarnya salah satu yang menyebabkan kerugian semakin besar. Permintaan yang tinggi akan mendorong inflasi. Harga-harga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, Tripitoni meminta masyarakat tetap tenang, sambil menunggu lembaga perekonomian dan yang lain mencoba untuk menyiapkan diri, dan memang perlu ada gerakan-gerakan seperti yang dilakukan Sarbumusi dalam gerakan protes.
Seandainya nanti ini berkelanjutan, kenaikan ini diikuti oleh kenaikan yang lebih parah, akhirnya kemiskinan akan meningkat jauh lebih besar. “Angka kemiskinan bisa dua digit. Sekarang 9,45% nanti bisa dua digit skala Indonesia. Di Jawa Timur sekitar 10% kena Corona. kemarin turun mendekati 10%. Ini bisa naik menjadi belasan persen. Jadi dampaknya begitu berat” jelasnya.
Sementara Ketua Sarbumusi Jatim Suryono Pane mengatakan bahwa saat ini masyarakat masih merasakan sakit, dan harus ditambah lagi.
“Sakit jatuhnya nih belum sembuh, Ditambah lagi dengan kenaikan BBM ini. Kita pada saat undang-undang Omnibuslaw, buruh dirugikan. Sekarang kenaikan BBM memerburuk keadaan. Baru saja kita sadar pasca pandemi, kita dihantam dengan kenaikan harga BBM” terang Pane, sapaan akrabnya.
Tahun 2022 ini Sarbumusi punya hampir 7000 anggota yang lagi berjuang di pengadilan Negeri Surabaya perebutan aset akibat perusahaan pailit. Jumlah karyawannya 2680 Itu sudah pasti kehilangan pekerjaan. Selain itu ada perusahaan sepatu jumlah karyawannya yang sudah di rumahkan hampir 4000. Lantas bagaimana dengan dampak kenaikan BBM. Akankah jumlah PHK semakin bertambah?.
Kenaikan harga BBM ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak peduli dengan nasib masyarakat atau buruh. Perusahaan masih lebih peduli nasib pegawainya.
“Posisi pengusaha hari ini sebenarnya lebih sayang terhadap buruhnya daripada pemerintah dan itu saling memahami. Seharusnya pemerintah ketika menaikkan gaji PNS, UMK harus ikut naik. Apalagi dengan naiknya harga BBM ini.” ungkapnya.
UMKM akan sangat berdampak, padahal UMKM adalah penopang perekonomian bangsa. Kita bisa melewati krisis moneter dan resesi pandemi covid karena adanya UMKM. Jika harga BBM naik maka akan berpengaruh pada biaya produksi dan harga jual produk, sehingga akan memengaruhi daya beli masyarakat.
“Mudah-mudahan ini Pak Jokowi dan jajarannya dapat Hidayah Untuk membatalkan kenaikan BBM ini. subsidi BBM cuma 7 sekian triliun itu terlalu kecil daripada alokasi anggaran untuk lainnya. Saya akan mengangkat topi untuk Pak Jokowi kalau melakukan kebijakan ke internal, yaitu melakukan efisiensi terhadap kegiatan pemerintah, misalkan pengurangan Tunjangan jabatan direksi BUMN, bonus pejabat BUMN, Tunjangan perumahan, Tunjangan jabatan kawan-kawan pejabat. Kebijakan itu bisa diberlakukan mulai Presiden sampai level bawah. Itu bary berkeadilah. Jangan masyarakat semakin diinjak injak.” pungkas Suryono Pane, Ketua Sarbumusi Jatim. (snm)
