Surabaya, jurnal9.tv -Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan percepatan vaksinasi massal sebagai langkah pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di awal tahun 2026. Sebanyak 453 ribu dosis vaksin PMK tahap pertama didistribusikan ke 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk melindungi populasi ternak di provinsi yang menjadi lumbung ternak nasional.
“Percepatan vaksinasi ini penting karena Jawa Timur merupakan lumbung ternak nasional. Dengan vaksinasi serentak, kita dorong terbentuknya herd immunity agar populasi ternak terlindungi dan ekonomi peternak tetap terjaga. Untuk tahap pertama, kita bagikan 453 ribu dosis,” ujar Khofifah, Kamis (29/1/2026).
Distribusi vaksin ini merupakan bagian dari Gerakan Vaksinasi PMK Serentak yang dilaksanakan pada 29 Januari 2026 di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur. Ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan penyuntikan vaksin pada ternak milik masyarakat.
Pemprov Jatim berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI yang telah mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Jawa Timur pada tahun 2026. Vaksinasi dijadwalkan berlangsung hingga September 2026 untuk memastikan cakupan yang luas.
Selain vaksinasi serentak, upaya pengendalian PMK juga dilakukan melalui penguatan biosekuriti kandang, pengawasan ketat lalu lintas ternak, serta edukasi kepada para peternak. Petugas kesehatan hewan juga disiagakan di pasar-pasar hewan untuk memastikan tidak ada ternak sakit yang diperjualbelikan.
“Untuk opsi penutupan sementara pasar hewan, akan kami terapkan khusus di wilayah-wilayah dengan tingkat kasus PMK tinggi atau masuk zona merah,” tegas Gubernur.
Sebagai langkah preventif tambahan, Pemprov Jatim akan mengaktifkan kembali Satuan Tugas PMK yang melibatkan BPBD, aparat kewilayahan, serta unsur TNI dan Polri dalam penanganan di lapangan. Unsur kelurahan, kecamatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas juga dilibatkan dalam monitoring dan pendampingan kepada peternak.
Di akhir imbauannya, Gubernur Khofifah meminta seluruh pemerintah daerah dan peternak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan kasus PMK. “Kami mengimbau kepada bupati/walikota dan para peternak untuk terus meningkatkan kewaspadaan, mempercepat vaksinasi PMK, serta disiplin menerapkan manajemen pakan dan menjaga kesehatan ternak,” pungkasnya.
Langkah cepat ini diharapkan dapat menekan penyebaran PMK dan menjaga keberlangsungan peternakan rakyat di Jawa Timur, yang selama ini menjadi penyangga utama pasokan daging nasional.
