Gresik, Jurnal9.tv – Gerakan masyarakat pemasangan tanda batas (Gemapatas) tahun 2023 secara nasional dimulai. Program ini sebelumnya lahir dari Kabupaten Gresik dengan nama Gebetan Baru (Gerakan Bersama Tandai Batas Tanah dan Ruang).
Secara nasional, pencanangan program ini dimulai dengan ditandai pemasangan patok batas tanah di Kabupaten Cilacap, Jawa Timur oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. Pemasangan patok batas serentak se-Indonesia memecahkan rekor MURI.
Kepala Kanwil BPN Jatim, Jonahar menyampaikan, gerakan nasional yang dilakukan kali ini merupakan adopsi program dari BPN Gresik bersama Pemkab Gresik beberapa tahun lalu.
“Yang jelas Gemabatas ini sudah dilakukan BPN Gresik pada 2019 di Bawean, kemudian pada 2023 dengan nama Gebetan Baru. Awalnya dari Gresik, lalu diadopsi nasional,” katanya usai melakukan Gemabatas di Desa Dahanrejo Kebomas, Jumat (03/02/2023).
Jonahar menerangkan, di Jawa Timur gerakan ini dipusatkan di Gresik. Rencananya patok batas tanah dipasang di 31 desa pada 3 Kecamatan yakni Kebomas, Kedamean dan Wringinanom.
“Hari ini bersama-sama nasional,” ujarnya.
Dia menambahkan, setelah gerakan ini selesai, maka tahap selanjutnya adalah pengumpulan berkas. Kemudian, dilaksanakan penerbitan sertifikat.
Jonahar menyampaikan, jika sertifikasi pertanahan lengkap, terukur dan terpetakan, maka akan berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat.
“Dan jika lengkap tidak akan ada lagi tanah dicaplok, tanah sengketa maupun penyerobotan,” katanya seraya mengajak masyarakat mendaftarkan tanahnya untuk disertifikatkan.
Hingga saat ini, kata Jonahar, tercatat sekitar 70% tanah di Jawa Timur terpetakan, terukur dan tersertifikat. Sehingga, dia yakin 2024, Jatim Lengkap.
“Suatu negara jika data pasial bagus, data fisik dan sertifikat maka negara akan makmur, maka mafia tanah tidak akan ada lagi,,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Wabup Gresik Aminatun Habibah menyatakan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung dan menyukseskan program tersebut.
“Kami sangat suport, jika Gresik lengkap maka tidak akan ada lagi kasus sengketa lahan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPN Gresik Asep Heri menambahkan, pemasangan tanda batas serentak ini sejumlah 7.777 patok. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat. Model ini masuk program strategis nasional PTSL-PM.
“Kami melibatkan masyarakat, TNI-Polri, mahasiswa serta organisasi masyarakat untuk menyukseskan program ini,” ujarnya.
Asep menambahkan, dipasangnya tanda batas oleh masyarakat ini berarti mereka yakin tanah tersebut miliknya. Kemudian, dengan dipasang dan disetujui patok batas, maka sengketa batas sudah tidak ada.
“Harapanya merawat kedaulatan wilayah NKRI bermula dari bidang tanah anggota keluarga tanah bangsa Indonesia. Gemapatas dari Gresik untuk Indonesia,” tutupnya. (apw/snm)
