Bersinergi dengan Jurnalis, OJK Jatim Perkuat Akses Keuangan untuk Semua

Madiun, jurnal9.tv -OJK Jatim dan Insan Media Bersinergi Membangun Literasi Keuangan dari Madiun
Suasana hangat menyelimuti ruang pertemuan Aston Madiun Hotel, Jumat (17/10/2025). Di tengah obrolan dan tawa para jurnalis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur) menggelar Media Gathering bertema “Memperkuat Kemitraan dengan Insan Media untuk Mendorong Literasi dan Inklusi Keuangan di Jawa Timur”.
Namun lebih dari sekadar silaturahim, pertemuan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara regulator dan media massa dalam membangun pemahaman keuangan masyarakat.

Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK Jatim, Nasirwa, menegaskan bahwa media bukan sekadar penyampai informasi, melainkan mitra strategis dalam mencerdaskan publik tentang keuangan.

“Media memiliki peran besar dalam menjembatani kebijakan keuangan agar mudah dipahami masyarakat. Kami sangat menghargai kontribusi jurnalis dalam mendorong literasi keuangan,” ujarnya.

Nasirwa juga memaparkan kondisi industri keuangan di Jawa Timur. Saat ini OJK Jatim mengawasi dua bank umum dan 267 BPR, sebagian tengah berproses konsolidasi mengikuti kebijakan Single Presence Policy (SPP) dan UU P2SK. Dari total tersebut, 77 BPR akan bergabung menjadi 16 grup usaha hingga 2026, sementara 29 BPR masih berupaya memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp6 miliar.

“Konsolidasi ini bukan semata pengetatan, tapi upaya memperkuat industri agar lebih efisien dan berdaya saing,” jelasnya.

Transformasi juga tengah dijalankan Bank Jatim yang kini menjadi induk Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank NTB, Bank Sultra, Bank Lampung, dan Bank Banten. Di sisi lain, sektor perbankan menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan DPK 4,03% dan kredit 4,46%, di mana 37,9% disalurkan ke UMKM.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap usaha kecil, OJK pun menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, berlaku mulai 2 November 2025.

Sementara itu, Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2, Asep Hikayat, menyoroti geliat pasar modal dan industri non-bank di Jawa Timur. Dana yang berhasil dihimpun di pasar modal mencapai Rp15,5 triliun, dengan sektor barang baku mendominasi lebih dari separuh total emiten.
OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menggerakkan program IDX Inkubator, membina 30 calon emiten dan memberi pelatihan kepada puluhan perusahaan potensial.

“Kami juga mendorong UMKM untuk memanfaatkan Securities Crowdfunding (SCF) sebagai alternatif pembiayaan. Saat ini sudah ada 32 penerbit dengan total pendanaan Rp58,83 miliar,” ungkapnya.

Tak hanya sektor besar, OJK Jatim turut menjaga stabilitas industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pegadaian.
Kondisi industri terbilang sehat dengan RBC asuransi jiwa 316,96% dan asuransi umum 267,73%, jauh di atas batas minimal. Bahkan, 10 lembaga dana pensiun di Jawa Timur menempatkan lebih dari separuh asetnya pada Surat Berharga Negara (SBN), menunjukkan kepercayaan kuat terhadap stabilitas fiskal pemerintah.

Dalam bidang literasi keuangan, capaian OJK Jatim juga patut diapresiasi. Sejak Agustus 2024, telah dilaksanakan lebih dari 3.000 kegiatan edukasi yang menjangkau 762 ribu peserta di seluruh Jawa Timur.
Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional, Firdaus Aditya Rizqi, menyebut dua agenda besar siap digelar di Surabaya: Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Nasional 2025 pada 23–26 Oktober di Tunjungan Plaza, dan Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 pada awal November mendatang.

“Jawa Timur menjadi tuan rumah karena memiliki ekosistem keuangan syariah yang kuat dan berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional,” katanya.

Sebagai penutup, Firdaus menyinggung satu inisiatif yang tak kalah penting Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED). Melalui program ini, OJK mendorong hilirisasi komoditas lokal seperti pisang mas kirana di Lumajang dan melon premium greenhouse di Malang. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga asuransi diharapkan mampu menciptakan efek domino bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan OJK benar-benar terasa manfaatnya di lapangan,” pungkasnya dengan senyum. (ren)