Jika dilihat dari angkanya, kondisi perberasan Indonesia tampak baik.
Produksi kuat.
Indikator nasional terlihat sehat.
Namun, ketika ditelusuri lebih dalam, ceritanya tidak sesederhana itu.
Sebuah artikel Kompas baru-baru ini mengangkat satu persoalan penting: ketika petani terus menanggung sebagian besar risiko, swasembada mudah berubah menjadi sekadar angka. Kalimatnya singkat, tetapi pesannya jelas.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menguatkan nuansa tersebut. Nilai Tukar Petani (NTP) Januari 2026 tercatat sebesar 123,60, turun sekitar 1,40% dibanding Desember 2025. Artinya, secara agregat, daya beli petani justru melemah.
Jika dirinci, NTP subsektor tanaman pangan juga menurun tipis. Kenaikan NTP nasional lebih banyak disumbang oleh sektor lain, terutama hortikultura. Harga beras di tingkat penggilingan memang naik, tetapi biaya yang dihadapi petani ikut meningkat. Pupuk, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga bergerak searah. Ruang keuntungan menjadi semakin sempit dan sangat bergantung pada musim.
Di sisi produksi, kondisinya relatif lebih baik. Luas panen dan potensi produksi padi awal 2026 tetap tinggi, melanjutkan tren positif sepanjang 2025. Ini bukan persoalan produktivitas. Sawah bekerja, dan petani bekerja.
Ketegangannya muncul pada sistem yang mengelilingi mereka.
Riset dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menunjukkan bahwa Neraca Komoditas memang membantu koordinasi kebijakan, tetapi belum secara konsisten menstabilkan harga beras. Ketika harga global menurun, harga domestik sering kali tidak mengikuti. Selisihnya melebar, dan risiko tidak hilang. Risiko tersebut cenderung berhenti di tingkat petani.
Studi CIPS lainnya menyoroti persoalan struktural yang lebih mendasar, yaitu rantai nilai pangan yang panjang dengan aliran informasi yang lemah. Lebih dari separuh petani masih menjual melalui perantara. Informasi harga bergerak lambat, bahkan tidak selalu sampai. Ketika informasi diterima, keputusan pasar sudah terbentuk dan risiko sudah ditanggung.
Padahal, berbagai kajian menunjukkan bahwa rantai nilai yang lebih pendek dan didukung digitalisasi dapat meningkatkan pendapatan petani melalui pengurangan asimetri informasi dan penguatan posisi tawar. Namun hingga kini, adopsinya masih terbatas dan tidak merata, sementara paparan risikonya bersifat nasional.
Karena itu, pertanyaan utamanya bukan semata-mata apakah Indonesia mampu memproduksi cukup beras.
Kalau swasembada diukur dari angka, negara bisa terlihat berhasil.
Tapi kalau dilihat dari siapa yang menanggung risiko, jawabannya tidak berubah sejak dulu.
Petani tetap sendirian.
Maka persoalannya bukan lagi produksi.
Persoalannya adalah siapa yang mau pasang badan dan berdiri di depan ketika angka tak lagi bisa menyelamatkan.
Harry Baskoro, Pengamat Warteg Economist
