Awasi Program Makan Bergizi Gratis, Polri Dorong Transparansi dan Partisipasi Publik

Jakarta, jurnal9.tv -Kepolisian Republik Indonesia melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri meluncurkan inovasi pengawasan partisipatif terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengoptimalkan Layanan Dumas Presisi sebagai kanal pengaduan utama. Langkah ini dipimpin langsung oleh KBP Herry Nixon, S.I.K, peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I, yang menginisiasi proyek perubahan bertajuk “Optimalisasi Dumas Presisi untuk Penguatan Pengawasan MBG”.

Program ini hadir menjawab tantangan pengawasan MBG yang selama ini dinilai belum terintegrasi dengan baik antar lembaga, kurang cepat merespons laporan masyarakat, dan minim transparansi. Melalui inovasi ini, pengaduan masyarakat dapat langsung terhubung dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan pihak berwenang lainnya secara terpadu.
“Pengawasan pangan, khususnya untuk anak-anak penerima MBG, harus cepat, transparan, dan akuntabel. Dumas Presisi memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung, sekaligus menjamin laporan ditindaklanjuti secara tepat,” ujar KBP Herry Nixon.

Sejumlah capaian strategis berhasil diraih, di antaranya penandatanganan MoU dengan BGN terkait mekanisme pengawasan bersama, pengembangan prototipe fitur tematik Lapor MBG dalam aplikasi Dumas Presisi, hingga konsep integrasi sistem pelaporan antarinstansi. Proyek ini juga menggalang dukungan resmi dari stakeholder strategis, termasuk Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, pimpinan BGN, dan jajaran Irwasum Polri.

Fitur Lapor MBG dalam aplikasi Dumas Presisi memungkinkan masyarakat mengirim laporan secara digital, diverifikasi oleh operator Itwasum Polri, lalu diteruskan ke instansi terkait atau Bareskrim Polri bila ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Seluruh proses dipantau melalui dashboard hingga pengadu menerima informasi penyelesaian kasus.
Bagi masyarakat, manfaatnya terasa nyata. “Sekarang kalau ada masalah dengan MBG di sekolah anak saya, saya bisa lapor lewat HP dan tahu perkembangannya. Lebih cepat dan jelas,” kata Rina, orang tua murid di Jakarta Timur.

Tujuan utama inovasi ini adalah memastikan MBG diawasi secara partisipatif, membangun kepercayaan publik melalui transparansi, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan sosialisasi aktif kepada masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan MBG pun meningkat.
“Ke depan, kami ingin fitur ini menjadi model nasional, sehingga seluruh daerah bisa memantau dan menindaklanjuti laporan MBG secara cepat dan terintegrasi,” tutup KBP Herry Nixon. (*)