Surabaya, Jurnal9.tv Melonjaknya kasus covid 19 di Surabaya mengakibatkan beberapa Rumah Sakit rujukan kelebihan kapasitas. Dalam hal ini pemerintah DPRD Jawa Timur kembali melakukan refocusing anggaran dana untuk perluasan vaksinasi di seluruh masyarakat kota Surabaya. DPRD Jawa Timur sudah mentetujui refocusing sebagian dana APBD untuk penanganan covid 19.
Wakil ketua DPRD Jawa Timur yakni Anik Maslachah mengaku bahwasanya realisasi penggunaan dana tak terduga untuk penanganan covid 19 di tahun 2020 hanya berkisar antara 73%. Sehingga efektifitas perencanan dan pelaksanaan penanganan covid 19 perlu ditingkatkan. Untuk sisa penggunaan anggaran atau silpa APBD Jawa Tinur 2020 juga cukup besar, yakni Rp.3,7 Triliun yang setara dengan 11,46% dari kekuatan APBD Jawa Timur 2020 sebesar Rp.34,5 triliun.
Melihat adanya sisa penggunaan anggaran APBD 2020,DPRD akan memberikan dorongan agar realokasi anggaran untuk peningkatan vaksinasi dua kali lipat lebih maju dari tahun sebelumnya sehingga kekebalan imun atau herd immunity bisa segera terwujud.
“Dari sisi kesiapan angka di APBD itu sangat singkat. Realisasi penggunaan dana tak terduga untuk penyelesaian covid dan perekonomian baru mencapai 73%, belum mencapai 100%. Sehingga menunjukkan kurangnya efektifitas dalam perencanaan anggaran dana. Dengan adanya sisa anggaran dana ini, kita boleh melakukan refocusing dan realokasi dana untuk penanganan covid 19 khususnya vaksinasi.” Ujar Anik Maslachah Wakil ketua DPRD Jawa Timur.
Adanya varian covid 19 jenis delta, percepatan vaksinasi sedini mungkin, diharapkan dapat menekan penyebaran covid 19 khususnya di Jawa Timu. Selain itu, refocusing anggaran juga digunakan untuk sosialisi prokes yang lebih massif dan penerapan PPKM Mikro yang lebih ketat.
Untuk kasus lonjakan di Bangkalan, DPRD Jawa Timur menyarankan untuk dilakukan lockdown di 4 kecamatan yang masuk pada zona merah jika tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. (as/fia)
