Surabaya, jurnal9.tv -Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, Abdul Kodir, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mengambil langkah strategis dalam menangani banjir tahunan di kawasan Bengawan Jero, Kabupaten Lamongan.
Kodir menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah tersebut terhambat oleh ketidakjelasan koordinasi mengenai kewenangan aset. Ia meminta Pemprov Jatim, khususnya Dinas Sumber Daya Air (SDA), untuk segera turun tangan dan tidak saling melempar tanggung jawab dengan pemerintah kabupaten.
“Yang harus segera diurai oleh provinsi itu kaitannya dengan kewenangan aset. Sepanjang kewenangan atas aset itu tidak segera dilakukan pembicaraan antara kabupaten / kota dengan provinsi, maka sulit untuk mengurai masalah ini,” ujar Abdul Kodir pada Senen ( 26/1/2026).
Menurut Kodir, aset saluran air terpanjang di kawasan Bengawan Jero merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Oleh karena itu, ia menilai tidak wajar jika beban penanggulangan banjir hanya ditumpukan kepada pemerintah kabupaten.
“Meskipun irisannya nanti ada dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan anak sungai milik kabupaten, provinsi harus menjadi leading sector penyelesaiannya. Aset yang paling panjang dan paling besar itu miliknya provinsi,” tegas anggota Komisi B DPRD Jatim.
Selain masalah kewenangan, Kodir menyoroti kondisi infrastruktur pengendali air yang sudah bertahun-tahun tidak tersentuh perbaikan. Ia mengungkapkan bahwa banyak pintu air dan dam di kawasan tersebut yang tidak berfungsi, menyebabkan aliran air tidak terkontrol (loss) dan merendam zona pertanian, tambak, hingga pemukiman warga.
“Saya minta Dinas SDA Provinsi Jatim segera cek ke sana. Sudah sekian tahun tidak pernah dinormalisasi. Kemudian fungsi dam dan pintu air itu dilihat, banyak yang tidak berfungsi. Ini yang menyebabkan air tidak bisa dibendung sama sekali,” jelas pria asli arek Lamongan.
Aspirasi masyarakat Bengawan Jero, menurut Kodir, sebenarnya sederhana dan konsisten dari tahun ke tahun. Warga meminta adanya normalisasi sungai, pengaktifan kembali fungsi dam agar bisa buka-tutup secara normal, serta revitalisasi waduk-waduk (bozem) di sekitar aliran sungai.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Kodir juga melontarkan kritik keras terhadap respons pemerintah provinsi Jatim yang dinilai lambat dan kurang menyentuh akar masalah.
Ia menyayangkan kunjungan pejabat provinsi sebelumnya yang hanya membawa bantuan logistik tanpa disertai rencana aksi penanggulangan banjir yang jelas.
“Sama Pemprov sudah beberapa kali kami sampaikan, tapi sampai hari ini belum ada aksi konkret. Gubernur kemarin datang itu bawa Indomie (mie instan). Buat apa? Orang Lamongan sudah tidak butuh Indomie,” kritiknya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Lamongan membutuhkan penyelesaian yang komprehensif agar dampak negatif banjir dapat ditekan secara permanen, bukan sekadar bantuan sesaat.
“Butuhnya itu penyelesaian yang komprehensif, sehingga dampak negatif dari banjir itu bisa ditanggulangi dengan baik. Provinsi harus menjadi inisiator komunikasi, baik dengan BBWS maupun kabupaten terkait normalisasi anak sungai Bengawan Jero,” pungkasnya.
