Jambi, jurnal9.tv -Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi yang diawali dengan peninjauan Asrama Haji Jambi. Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan status dan pengelolaan aset perhajian yang selama ini mengalami persoalan dan menyebabkan proyek Asrama Haji Jambi mangkrak dalam waktu cukup lama.
Dalam kunjungan tersebut, Wamenhaj didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, Sugeng Hariadi, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab.
Dalam keterangannya, Wamenhaj menegaskan bahwa kehadirannya bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi dan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi bertujuan untuk memastikan seluruh aspek aset perhajian di Provinsi Jambi berada dalam kondisi clean and clear, terutama mengingat adanya persoalan historis terkait status dan pengelolaan Asrama Haji Jambi.
“Saya sengaja hari ini bersama Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi dan Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi untuk memastikan bahwa seluruh pergeseran dan status aset perhajian benar-benar bersih dan tidak bermasalah. Alhamdulillah, saat ini sudah dinyatakan clean and clear, dan mudah-mudahan proses pembangunan serta pengembangannya ke depan bisa dilanjutkan dengan baik, tanpa menyisakan persoalan hukum apa pun,” ujar Dahnil.
Lebih lanjut, Dahnil menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah harus menjadi kementerian yang menjadikan integritas sebagai wajah utama, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, pengelolaan ibadah haji merupakan sektor yang sangat rawan terhadap praktik korupsi dan manipulasi, sehingga langkah-langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini.
“Pesan Presiden sangat jelas, Kementerian Haji dan Umrah harus menjadi simbol integritas. Karena itu, tindakan-tindakan preventif dan pencegahan terhadap praktik korupsi dan manipulasi harus dilakukan sejak awal. Kami bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi dan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi akan terus bekerja sama memastikan upaya pencegahan ini dapat berjalan secara optimal,” tegasnya.
Dahnil juga mengakui bahwa dalam praktiknya, pengelolaan ibadah haji di tidak terlepas dari berbagai kerawanan penyimpangan. Oleh karena itu, reformasi tata kelola, transparansi, dan penguatan pengawasan menjadi prioritas utama Kementerian Haji dan Umrah ke depan.
Dalam kesempatan yang sama, Wamenhaj turut menyoroti pentingnya pengembangan ekosistem ekonomi haji di Provinsi Jambi, khususnya terkait konektivitas penerbangan haji dan umrah.
“Saat ini jemaah umrah dari Jambi masih harus transit melalui Batam, bahkan melalui luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Ke depan, kami berharap ada komitmen kuat dari jajaran Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi untuk mengembangkan ekosistem ekonomi haji, termasuk melalui perluasan runway bandara. Dari Kementerian Haji dan Umrah, kami siap berkomunikasi dengan pihak pengelola bandara agar Jambi dapat diproyeksikan menjadi embarkasi sendiri,” jelasnya.
Menurut Dahnil, jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang relatif progresif dan terus meningkat menjadi dasar kuat bahwa Jambi layak dipertimbangkan sebagai embarkasi haji di masa mendatang.
Setelah meninjau Asrama Haji Jambi, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak melanjutkan agenda Peresmian Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Muaro Jambi, serta memberikan arahan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) perhajian kepada jajaran Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi. Dalam arahannya, Wamenhaj menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, serta kesiapan aparatur dalam mendukung transformasi penyelenggaraan ibadah haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah.
