Trawas, jurnal9.tv -Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo menggelar Musyawarah Kerja (Muker) di Arayanna Trawas pada 28–29 November 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus pleno serta para ketua MUI kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo.
Acara dibuka oleh Ketua Dewan Pimpinan MUI Sidoarjo, Dr. KH. Achmad Muhammad, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga peran strategis MUI sebagai sadiqul hukumah (mitra pemerintah yang jujur) sekaligus khadimu ummah (pelayan umat).
Menurutnya, MUI harus terus hadir memberikan bimbingan, fatwa, dan kontribusi sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat, tanpa kehilangan independensi moral dan keilmuan. Dia menambahkan, MUI membuat fatwa denga pemikiran mendalam senagai pedoman umat dalam bernegara.
Muker ini juga dihadiri para pimpinan MUI Sidoarjo, antara lain Wakil Ketua KH. Nur Kholis Misbah, KH. Abd. Wahid Harun, Dr. KH. M. Sholeh Qosim, KH. Arli Fauzi, dan KH. Imam Mahfudzi. Kehadiran para tokoh tersebut memperkuat diskusi strategis dalam perumusan program kerja keumatan dan kebangsaan tahun mendatang.
Selama dua hari, peserta membahas berbagai agenda, termasuk penguatan peran Komisi di lingkungan MUI, strategi menghadapi isu-isu keagamaan aktual, peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah, serta optimalisasi peran MUI kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan umat. Selain itu, muker juga membicarakan tata kelola organisasi.
Diantara program prioritas yang ditetapkan antara dari masing-masing komisi lain; Deradikalisasi berbasis masjid dan dialog tokoh agama, kajian dan seminar dan potcast remaja dan perempuan, wawawasan kebangsaan berbasis akhlakul karimah, kaderisasi ulama, tindak lanjut larangan menutup jalan melalui pengaturan secara adil dan bijak, sosialisaai peredaran daging sapi gelonggongan, perkuat media dakwah digital dan pelatihan pelaku UMKM dan recovery BMT.
Muker ditutup dengan rumusan beberapa keputusan dan rekomendasi yang akan menjadi arah kebijakan MUI Sidoarjo pada tahun 2026, dengan semangat memperkokoh harmoni, moderasi beragama, dan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat.
