Surabaya, Jurnal9.tv – Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) dan direktorat Jendral Pajak (DJP) akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan publik, bermula adanya insiden tindakan penganiayaan oleh anak pejabat Kemenkeu RI hingga ditemukannya beberapa kasus yang menyeret sejumlah pejabat yang memiliki harta kekayaan pejabat eselon III yang tidak wajar.
Menanggapi hal itu, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur melakukan audiensi dengan jajaran Pimpinan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur I, pada Rabu (16/03/2023).
Menurut Baijuri, audiensi tersebut dilakukan untuk mendorong penuh Kemenkeu khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar senantiasa menjaga integritas kelembagaan di tengah krisis kepercayaan publik.
“Akhir-akhir ini Kemenkeu dan DJP tengah menjadi sorotan negatif publik. Maka dalam menjalankan fungsi kontrol di luar pemerintahan, kami berinisiatif untuk memberikan kritik sekaligus saran dan masukan agar kedepan kejadian ini tidak terulang kembali,” ujarnya usai acara.
Dalam kesempatan tersebut, Baijuri meminta pejabat Kemenkeu dan DJP untuk bahu-membahu dengan berbagai pihak untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Kami dorong agar pejabat dan pegawai Kemenkeu dan DJP untuk terus menjaga integritasnya, sekaligus bergotong-royong dalam menjalankan tugas bersama-sama bahu membahu dengan seluruh elemen masyarakat, agar citra baik dapat terbangun hingga mengembalikan kepercayaan publik,” ucap Baijuri.
Kemewahan dan kehidupan hedonik pejabat pajak di media sosial yang viral hingga beberapa isu yang beredar di media sosial terkait dugaan abuse of power yang dilakukan pejabat pajak, menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi lembaga keuangan negara tersebut. Bahkan belakangan muncul narasi dan gerakan boikot bayar pajak.
“Ini adalah masalah yang perlu kita selesaikan bersama. Ini masalah bukan hanya satu pihak saja, indikasi transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 Triliun di tubuh kemenkeu RI juga harus diusut tuntas,” tegasnya.
Menurut Baijuri, PKC PMII Jawa Timur tidak menginginkan situasi semacam ini dibiarkan terus menerus karena bisa berefek pada proses percepatan pembangunan negara.
“Krisis kepercayaan terhadap Kemenkeu RI dan DJP menjadi perhatian PKC PMII Jawa timur memandang institusi lembaga Kemenkeu RI, oleh sebab itu integritas lembaga keuangan negara dalam hal ini Kemenkeu RI dan DJP selaku pemungut pajak harus ditegakkan kembali,” sambungnya.
Menurut Pria Asal Bondowoso ini, PKC PMII Jawa Timur dirasa perlu menyikapi permasalahan ini sebagai bagian dari menjalankan tugas dan fungsi kontrol pemerintah sekaligus wujud empati dan kepedulian terhadap institusi ini.
“Kami mengeluarkan rekomendasi pokok Menyikapi hal ini tadi untuk segera ditindaklanjuti dengan serius,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak belakangan mendapat sorotan publik. Pasca insiden kasus seorang anak pejabat pajak menganiaya seorang warga sipil. kasus lainnya muncul temuan harta kekayaan pejabat pajak (RAT) yang tidak wajar hingga tindakan mempertontonkan. (zen/snm)
