Surabaya, Jurnal9.tv – Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur terus melakukan upaya dalam penanganan dan pangawasan menjelang pemilihan umum, Menjelang Tahun politik mendatang, salahsatunya melalui sosialisasi dan Launching Gerakan Masyarakat Pengawas Partisipatif (GEMPAR) bersama Simpul Kelompok Masyarakat yang berlokasi di Harris Hotel & Conventions pada Selasa, (29/11/22).
Gerakan Masyarakat Pengawas Partisipatif tersebut melibatkan sejumlah pihak seperti organisasi keagamaan, organisasi masyarakat dan LSM, Organisasi Mahasiswa dan Pelajar hingga Media dan influencer.
A Warits S.Sos, Ketua Bawaslu Jawa Timur dalam sambutannya menjelaskan, kedaulatan demokrasi dan pemilu ada di tangan rakyat. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan bagi terlaksananya proses demokrasi sebagaimana amanah Undang-Undang.
“Kedaulatan Demokrasi dan Pemilu di negeri kita menempatkan ada di tangan rakyat, alam ruang kedaulatan rakyat itulah maka kami fikir partisipasi masyarakat tidak hanya sekadar memilih namun kedaulatan rakyat harus menjadi faktor penting dalam mengawal proses demokrasi” ungkapnya.
Pria Asal kabupaten Sumenep ini juga menambahkan, hadirnya Gempar diharapkan menjadi bagian dari kehadiran rakyat dan merajut akar kebangsaan. Jangan sampai pemilu memecah belah NKRI, Karena NKRI lebih tua dari pemilu itu sendiri. Rakyat tidak lagi sebagai objek, namun juga harus terlibat sebagai subjek utamanya dalam mengawal proses demokrasi 2024 nanti.
“Untuk itulah, melalui kehadiran Gempar Bawaslu Jatim ini bisa menjadi jalan bagaimana kemudian melalui Simpul Kelompok Masyarakat ini bisa menjadikan keberadaan rakyat tidak lagi hanya sebagai objek namun juga bisa dilibatkan sebagai subjek dalam proses pengawalan demokrasi 2024 nanti” imbuhnya.
Kegiatan yang digelar selama dua hari tersebut menghadirkan sejumlah Pembicara di antaranya, Dr. Kris Nugroho, M.A Akademisi Universitas Airlangga, Engelbert Johannes Rohi Pegiat Pemilu dan Demokrasi, serta Abhan, S.H,.M.H, Ketua Bawaslu RI Periode 2017 – 2022.
Tantangan Pengawasan Pemilu 2024
Menurut data Bawaslu Jatim, ada sebanyak 13.565 pelanggaran pemilu 2019. 260 di antaranya adalah laporan masyarakat. Jumlah ini hanya sekitar 2 persen dari total pelanggaran. Artinya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih sangat minim.
Pada tahun 2019 lalu, sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia dan 5000 lebih petugas sakit. Angka ini didapat dari data KPU. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu, mengingat, pada pemilu 2024 nanti akan ada dua perhelatan pemilu. Februari 2024 Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden, dan November 2024 Pemilihan Kepala Daerah. Untuk itu, Bawaslu mengharapkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu, agar pemilu jujur adil dan transparan bisa terwujud.
Sebagai Informasi, Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan pemilu melalui laporan langsung terhadap dugaan pelanggaran pemilu melalui badan pengawas setempat atau melalui layanan pengawasan Bawaslu Jatim. Dalam hal ini Bawaslu Jatim menjamin kerahasiaan data diri. Masyarakat yang melaporkan akan mendapat perlindungan. Bawaslu RI juga telah melakukan penandatanganan MoU dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK RI.
Launching GEMPAR ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Abdul Warits, Ketua Bawaslu Jatim dan pembacaan ikrar yang diwakili oleh kelompok masyarakat. (zai/snm)
