Jember, jurnal9.tv -Warga Jember menuntut keadilan kepada pemerintah agar melakukan pemerataan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah, karena hanya sebagian yang beroperasi. Tentunya tidak semua sekolah di Jember dapat menikmati Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Uneg-uneg itu disampaikan warga Desa Bangsalsari Jember kepada Anggota DPRD Jawa Timur, Satib saat digelar setiap aspirasi di Gedung SMP PGRI Bangsalsari, Senin 9 Februari 2026.
Satib mengaku saat ini SPPG di Jember yang sudah beroperasi ada 40%. Dimana dari SPPG yang ada, sebagian kecil di daerah pelosok.
“Untuk daerah-daerah pelosok itu bagaimana? Ini sudah terjangkau, ada yang sudah terjangkau, ada yang belum, jadi belum rata, paling di Jember sekitar 40%-an,” ungkapnya.
Menurutnya, khusus di Desa Bangsalsari, SPPG yang beroperasi masih 2 unit. Padahal di desa itu mendapat jatah pendirian 8 SPPG.
“Jadi reses, ternyata keluhan masyarakat juga gitu, tanya,Jadi masyarakat yang kita undang tanya, pak kapan pak, kapan pak, kapan pak,Sebagian ada yang ngomong, saya sudah dapet, saya dapet, saya bilang belum, gitu,” tuturnya.
Anggota Komisi D DPRD Jatim itu menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan pendirian SPPG di daerahnya. Program MBG menargetkan penyisiran banyak golongan, sehingga tidak hanya siswa siswi saja. Tetapi juga ibu hamil,, orang lanjut usia (Lansia), anak terlantar dan anak yatim piatu.
Satib menjelaskan bahwa saat ini pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) hanya memberi jatah 3.000 porsi di tiap SPPG. Berbeda sebelumnya, SPPG diperbolehkan membuat MBG lebih dari 3.000 porsi.
“Nggak boleh lebih, kalau dulu kan bisa lebih, karena awal-awal dan sering terjadi permasalahan, seperti kemarin, akhirnya dievaluasioleh BGN bahwa kalau di atas 3.000 maka terlalu berat lagi, terus MBG dari situ akhirnya ditekan lagi menjadi 3.000, itu yang ideal,” bebernya.
Politisi asal Partai Gerindra ini menyebut SPPG diberi kontrak 2 tahun untuk jatah 3.000 porsi. Selanjutnya menyesuaikan kondisi lapangan. kemungkinan dikurangi lagi tinggal sekitar 1.500-2.000 porsi.
Terkait banyak berita kasus keracunan atau MBG basi di medsos, Satib menilai hal wajar karena saat ini era keterbukaan. Dengan globalisasi, publik bebas menyebarkan informasi-informasi. Namun semua informasi itu belum tentu semuanya benar.
Satib menegaskan, terkadang informasi yang beredar di medsos adalah hoax karena bertujuan untuk menjelekkan MBG. Maka, masyarakat tidak langsung menelan informasi yang beredar di medsos.Sebaiknya mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut.
“Dari sini makanya kita selalu menyampaikan ke masyarakat. Jangan kita menelan berita-berita yang ada itu begitu saja.Kita harus mengevaluasi, kita cek yang benar-benar informasi itu, seperti itu,” pintanya.
Satib menilai MBG adalah program luar biasa dan manfaatnya sangat besar sekali. Ia tak memungkiri MBG adalah program baru sehingga membutuhkan penyempurnaan-penyempurnaan.
“Tapi sekarang sudah relatif jauh berbeda dengan awal-awal dulu gitu.Karena pengawasan sangat ketat,” pungkasnya.
